Desak UU Desa Disahkan, Ratusan Kades di Malang Demo

 

ford foundation

ford foundation

MALANG - Sedikitnya 750 Kepala Desa (Kades) dan Perangkat Desa Kabupaten Malang turun ke jalan, Jumat (11/11/2011) siang ini. Unjuk rasa besar-besaran pimpinan desa ini mendesak Pemerintah Pusat segera mengesahkan Undang-Undang (UU) Desa. Berkumpul di Stadion Kanjuruhan, Kecamatan Kepanjen, ratusan kepala desa dari 568 desa se Kabupaten Malang tumpek blek memenuhi halaman stadion.

Menaiki kendaraan roda dua dan empat, ratusan kades itu akhirnya bergerak menuju Gedung DPRD Kabupaten Malang yang berjarak 1 kilometer dari Stadion. Ditempat ini, ratusan kades menggelar orasi dan membagikan selebaran. Isi materi gerakan atas nama Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa (AKDP) Kabupaten Malang adalah:

Permohonan percepatan tentangan pembahasan dan pemutusan UU Desa. Materi gerakan menuntut adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sedang tiga isi tuntutan dari AKDP Kabupaten Malang yaitu: Pertama, adanya percepatan pembangunan pada sektor pedesaan.

Kedua, perimbangan dana pusat untuk desa besarnya minimal 5 persen dari APBN. Ketiga, peningkatan kapasitas pemimpin lokal.

Kapasitas pemimpin lokal meliputi aturan atau proses perekrutan serta pengangkatan pemilihan aparatur desa. Termasuk, pemerintah pusat meniadakan masa periodesasi atau masa jabatan kades dikembalikan pada semula dari enam tahun menjadi delapan tahun jabatan.

“Desa adalah penyokong saham terbesar untuk pembangunan negara. Desa, adalah mesin ATM nya bagi pemerintahan dan rakyat kota. Desa harus sejahtera,” teriak Koordinator Kepala Desa yang juga Ketua AKDP Kabupaten Malang, Didik Gatot S, Jumat (11/11/2011) siang saat berorasi di depan Gedung DPRD.

Ditegaskan Didik, 70 persek berbagai macam bidang kesejahteraan dan pembangunan ekonomi berasal dari desa. Jika pemerintah pusat menutup mata tentang desa, tunggulah kehancurannya.

Sementara itu, usai berorasi, Didik dan beberapa perwakilan kades lainnya akhirnya dipersilahkan masuk gedung DPRD. Ditempat ini, Didik disambut langsung Ketua DPRD Kabupaten Malang, Hari Sasongko. Setelah bertemu di Ruang Rapat Paripurna, Hari Sasongko akhirnya bersedia menanda tangani tuntutan dan desakan dari AKDP tentang pengesahan UU Desa.

“Kami mendukung upaya rekan-rekan pemimpin desa. Tanpa panjengengan semu, mustahil Kabupaten Malang bisa gemah ripah loh jinawi seperti saat ini,” kata Hari, Politisi Senior asal PDIP itu.

Puas dapat dukungan DPRD, ratusan kades akhirnya bergerak kembali melanjutkan aksinya. Sampai berita ini diturunkan, ratusan kades dan perangkat desa berjalan menuju Pendopo Agung Pemkab Malang yang ada di Jantung Kota Malang siang ini.

Sumber : Beritajatim.com

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

Our Activity »

Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik untuk Mantan Buruh Migran.

Pelatihan Advokasi Kebijakan Publik untuk Mantan Buruh Migran.

Foto bersama para peserta pelatihan Advokasi Kebijakan bagi mantan buruh migran. Pelatihan yang melibatkan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang mantan buruh migrant...

 
Pelatihan Pengorganisasian Bagi Mantan Buruh Migran

Pelatihan Pengorganisasian Bagi Mantan Buruh Migran

Pelatihan Pengorganisasian Mantan Buruh Migran Permasalahan yang luar biasa komplek kini dihadapi kembali mantan buruh migrant. Proses sebelum berangkat mereka hadapkan...

 

Diskusi Kelompok Perempuan Terarah Di Kabupaten Jember.

Salah satu tantangan pembangunan Kabupaten Jember di bidang kesehatan saat ini adalah menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang kondisinya masih memprihatinkan....

 
Pelatihan Analisa Kebijakan Untuk kepala Desa.

Pelatihan Analisa Kebijakan Untuk kepala Desa.

Peran penting dari Kepala Desa yang mempunyai kuasa penuh atas dinamika desanya, tidak bisa serta merta berpaling dari realitas cerita-cerita derita si miskin yang...