Budaya patriarki merupakan sumber utama dimana ketidakadilan gender terhadap perempuan menjadi realitas yang sangat merugikan, baik dalam bentuk violence, stereotype, subordinasi, marginalisasi maupun double burden. Budaya patriarki telah mendasari bagaimana relasi sosial yang terbentuk baik dari perspektif “kelas” ataupun yang lainnya menjadikan posisi dan repre-sentasi kehadiran serta kepentingan perempuan mendapatkan perlakuan yang tak setara dibandingkan kaum laki-laki. Narasi besar kondisi patriarkal ini mewujud pada struktur-struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam realitas sosial dan telah dilanggengkan secara dominatif maupun hegemonik untuk mem-pertahankan “kekuasaan”  tersebut.

Contoh cover buku CT 600

Pada wilayah politik atau publik yang bermakna pengaturan pranata-pranata kehidupan sosial dalam mencapai tujuan bersama, keabsenan suara perempuan melahirkan situasi kehidupan sosial politik yang sangat maskulin dan konflik sebagai energi perubahan tidak lebih dari “zero sum game” (kalah–menang). Perspektif win-win solution dalam menangani konflik pada wilayah sosial politik hanya jargon semata. Karena itu, representasi kaum perempuan pada wilayah sosial politik menjadi kebutuhan dan kepentingan strategis yang tidak hanya signifikan bagi kepentingan kaum perempuan sendiri, akan tetapi lebih menjamin kepentingan atau kebutuhan semua kelompok sosial, khususnya mereka yang termarginalisasi secara sosial politik dalam proses pembangunan.

Partisipasi politik perempuan dalam bentuk advokasi kebijakan publik yang melibatkan/merepresentasikan perempuan dalam pembuatannya bermakna sebagai usaha untuk memulai dan belajar melakukan “perang posisi” menghadapi struktur kekuasaan patriarkis yang dominatif dan hegemonik. Dimulai pada level wilayah “otonomi” paling bawah, yaitu desa, diharapkan proses-proses belajar untuk melawan kondisi tersebut berada dalam kerangka SMART (Specific, Measureable, Achieveable, Rationable dan Timeable). Pada posisi ini kehadiran buku Partisipasi Politik Perempuan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Daerah Jawa Timur (Studi Analitik atas Kondisi dan Sikap Masyarakat Terhadap Partisipasi Politik Perempuan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Daerah Jawa Timur)  dan Formulasi Pendampingan Komunitas Perempuan untuk Advokasi Kebijakan Publik diharapkan menjadi mozaik ataupun cermin baru untuk memahami, dan bereksperimentasi  melakukan “perang posisi“ dan gender mainstreaming pada kepentingan strategis kaum perempuan, khususnya partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan publik.

Kehadiran buku ini diharapkan juga menjadi sebuah tradisi yang penting dimana aksi-aksi advokasi atas partisipasi perempuan dalam pembuatan kebijakan publik sebagaimana yang sedang dilakukan oleh Yayasan Cakrawala Timur  Surabaya ini dapat ikut dibaca, ditelaah, dikritisi dan dipertanggungjawabkan secara sosial. Perwujudan buku ini, sebagai bagian dari program partisipasi politik perempuan dalam pembuatan kebijakan publik di daerah Jawa Timur, didukung oleh Patnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI) dan Uni Eropa.

Download Versi Lengkap